31October2014


apbi

Tahun 2012, produksi batubara mencapai 386 juta ton

Jakarta,APBI-ICMA :  Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM) mencatat, produksi batubara nasional dari Januari-Desember 2012 mencapai 386 juta ton. Produksi tahun lalu itu naik sekitar 9,3% dibandingkan dengan jumlah produksi pada 2011 lalu yang sebanyak 353 juta ton.

Direktur Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba, Edi Prasojo mengatakan, dari jumlah tersebut perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) masih menjadi penyumbang terbesar produksi batubara. Kelompok ini menyumbang produksi sebanyak 251 juta ton.
Untuk perusahaan pertambangan batubara pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) menghasilkan batubara sebanyak 121 juta ton. "Kemampuan produksi PKP2B memang besar," ungkap Edi kepada KONTAN, (9/1).

Seperti diketahui, untuk 2012, alokasi penjualan batubara masih didominasi untuk memenuhi pasar ekspor, seperti ke China, Jepang, dan India. Tahun lalu, Indonesia mengekspor batubara sebanyak 304 juta ton atau 73% dari total produksi 2012.

Sedangkan sisa produksi sebanyak 82 juta ton atau 27% dari total produksi untuk memenuhi kewajiban suplai ke pasar lokal atau domestic market obligation (DMO).

Edi mengaku, ketimpangan distribusi ini disebabkan karena banyak proyek pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang belum beroperasi tahun 2012. "Dari target alokasi 82 juta ton untuk kebutuhan domestik di tahun lalu, realisasinya sebesar 67,3 juta ton," kata dia.

Sementara untuk 2013, Edi mengungkapkan, produksi batubara bisa mencapai 366 juta ton hingga 391 juta ton. Menurutnya, prediksi ini dari hasil evaluasi produksi batubara tahun lalu. "Jadi kami selalu membuat target produksi berdasarkan ambang batas bawah dan ambang batas atas produksi. Tahun 2012 itu mencapai ambang batas atas produksi," kata dia.

Untuk DMO tahun ini, Edi menerangkan, pemerintah mematok sebanyak 74,32 juta ton batubara atau sekitar 20% dari target produksi batubara di tahun ini. Ia berharap DMO tersebut dapat diserap maksimal supaya batubara Indonesia dapat lebih bermanfaat bagi industri nasional.

Saat ini, kata Edi, pabrik setrum seperti PT PLN (Persero) dan industri-industri yang punya pembangkit listrik sendiri tentu membutuhkan batubara dalam jumlah besar. "Dalam empat tahun terakhir produksi batubara nasional naik cukup signifikan. Kami harap perusahaan nasional dapat memanfaatkannya," pungkasnya.

Ketimpangan daerah

Sementara itu, saat ini pemerintah juga sedang mendorong peningkatan eksplorasi dan eksploitasi batubara di wilayah Sumatera. Sukhyar, Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, mengatakan, saat ini distribusi pertambangan batubara di Indonesia masih timpang.

Dari potensi tambang batubara nasional yang mencapai sebesar 161 miliar ton, sebanyak 53% berada di Sumatera dan sebanyak 47% sisanya berada di Kalimantan. "Namun saat ini 92% eksplorasi dan eksploitasi tambang batubara ada di Kalimantan, sedangkan di Sumatera hanya sebesar 8% saja," kata dia.

Menurut Sukhyar, ketimpangan itu terjadi karena wilayah Kalimantan menawarkan infrastruktur yang lebih baik dibandingkan dengan Sumatera. Selain itu, Kalimantan juga memiliki sungai-sungai yang besar yang bisa digunakan untuk sarana transportasi batubara.

Sebaliknya di Sumatera tidak mempunyai sungai besar, sementara infrastruktur jalan untuk pengangkutan batubara juga belum siap. Karena itu, demi mendukung produksi batubara, pemerintah sedang membangun enam proyek rel kereta api batubara

 

Source :  http://industri.kontan.co.id/news/produksi-batubara-2012-mencapai-386-juta-ton

Info Kilas ESDM, 11 Januari 2013

Info Kilas ESDM, 11 Januari 2013

Kadin Desak Pembatalan Permendag No.29/2012 tentang Ekspor Produk Pertambangan

Saat ini Kamar Dagang dan Industri mendesak kepada pemerintah untu membatalkan Permendag No.29/2012 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan sebagai konsekuensi dari pencabutan sebagian pasal Permen ESDM No.7 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung (MA).

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin bidang Perindustrian, riset dan Teknologi, bambang Sujagad, pencabutan pada pasal 21 Permen ESDM No.7/2012 yang mencantumkan pelarangan ekspor bijih mineral semestinya diikuti pembatalan Permendag no.29/2012 yang mengatur tentang alokasi ekspor.

Bambang menegaskan, dengan dibatalkannya pasal yang melarang ekspor, seharusnya aturan-aturan turunannya, misalnya boleh ekspor, asal dengan kuota, maka akan batal demi hukum.

Putusan MA, Permen ESDM No.7/2012 Tidak Berlaku Lagi  

Dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Agung (MA) RI No.09 P/HUM/2012 mengenai Permohonan Hak Uji Materiil terhadap Permen tersebut, yakni atas pasal 8,9,10 dan 21, membuat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) menegaskan bahwa, Peraturan Menteri (Permen) ESDM 07/2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral melalui Kegiatan Pengelolaan dan Pemurnian Mineral tidak lagi berlaku.

Menurut Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri, Teknologi dan Riset, Bambang Sujagad, putusan MA tersebut telah membuat pemerintah tidak boleh lagi mengatur ekspor tambang minerba. Jadi, pengaturan sistem kuota dan surat persetujuan ekspor tambang tidak lagi berlaku.

Bambang mengungkapkan, putusan MA ini sudah ada dan jelas. Akan tetapi, pihaknya masih melihat ada upaya dari pemerintah untuk memberikan kuota ekspor. Maka dengan adanya putusan ini, pasal-pasal dan regulasi terkait Permen ESDM 07/2012, termasuk PMK dan Permendag, tidak berlaku lagi.

Untuk itu, tambah Bambang, pihaknya menghimbau kepada Kementerian ESDM untuk menghormati dan menjalankan putusan MA tersebut.

Info Kilas ESDM, 10 Januari 2013

Indika Energy akan Terbitkan Obligasi US$ 235 Juta 

Untuk membiayai utang obligasi sebelumnya (refinancing), rencananya PT Indika Energy Tbk akan segera menerbitkan obligasi lebih dari US$ 235 juta, berkaitan dengan pembelian tambang batu bara PT Multi Tambang Jaya Utama pada tahun 2012 yang lalu.

Berdasarkan keterangan resmi Fitch Ratings, Fitch memberikan peringkat ekspekstasi B+ terhadap proposal obligasi senior tanpa jaminan (senior unsecured notes) bernama Indo Energy Finance II B.V.

Nantinya peringkat obligasi B+ tersebut akan sama dnegan peringkat Indika. Namun, peringkat finalnya nanti akan bergantung pada dokumen final yang diterima, sesuai dengan infromasi yang telah diterima sebelumnya.

Selain itu, juga karena peningkatan kontribusi pendapatan lainnya dari pengoperasian rantai operasi batu bara seperti kontrak tambang dan logistik, serta bisnis engineering, pengadaan, dan bisnis konstruksi.


Badan Geologi: Ekspor Batu Bara Perlu Direm  

Sepertinya tingkat produksi batu bara saat inu dinilai terlalu cepat dan ekspor pun sangat berlebihan, sehingga diprediksi Indonesia akan menjadi negara importir pada tahun 2022 bisa menjadi kenyataan. Saat ini produksi batu bara telah mencapai 360 juta ton per tahunnya, sedangkan konsumsi dalam negeri mencapai 80 juta ton per tahun.

Menurut Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, R. Sukhyar, sepertinya ekspor batu bara sudah saat untuk direm, sambil diimbangi dengan peningkatan konsumsi di dalam negeri.

Sukhyar menilai, tingkat produksi batu bara terlalu cepat dari konsumsi dalam negeri. Hal tersebut sangat tidak bagus untuk jangka panjang.


2012, Produksi Batu Bara Capai 386 Juta Ton 

Produksi batubara nasional dari Januari-Desember 2012 mencapai 386 juta ton, demikian hasil catatan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementrian Sumber Daya Alam dan Mineral (ESDM). Produksi tersebut mengalami kenaikan sebesar 9,3% dibandingkan dengan jumlah produksi pada 2011 lalu sebanyak 353 juta ton.


Dari jumlah tersebut perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) masih menjadi penyumbang terbesar produksi batubara. Kelompok ini menyumbang produksi sebanyak 251 juta ton, demikian yang dijelaska oleh Direktur Pengusahaan Batubara Ditjen Minerba Edi Prasojo

Untuk memenuhi kewajiban suplpai ke pasar lokal atau domestic market obligation (DMO) pemerintah mematok sebanyak 74,32 juta ton batubara atau sekitar 20% dari target produksi batubara di tahun ini. Edi berharap, DMO tersebut dapat diserap maksimal supaya batubara Indonesia dapat lebih bermanfaat bagi industri nasional.

 

2012, Produksi Batu Bara  PTBA Meningkat 6%  

Sepanjang tahun 2012 yang lalu, PT Bukit Asam Tbk (PTBA) berhasil mencatat jumlah produksi batu baranya sebanyak 13,99 juta ton. Produksi tersebut naik sekitar 6% bila dibandingkan dengan produksi tahun sebelumnya yang hanya mencapai 12,39 juta ton.

Menurut Sekretaris Perusahaan PTBA, Joko Pramono, perseroan juga mencatat adanya kenaikan penjualan batu bara yang mencapai 16,28 juta ton.

Joko menjelaskan, penjualan batu bara di tahun lalu itu naik sekitar 21% bila dibandingkan dengan penjualan pada tahun 2011 yang hanya sebesar 13,47 juta ton.

 

Satya: Pemerintah harus Tuntaskan Renegosiasi Kontrak Tambang 

Hingga saat ini renegosiasi kontrak karya pertambangan belum juga terselesaikan. Untuk itu pemerintah harus mmapu mengedepankan kemampuannya lobi untuk menuntaskan renegosiasi kontrak tersebut. Apalagi, pemerintah sudah memiliki amunisi berupa payung hukum yang jelas dalam upaya pembelaan yang lebih baik dengan mengedepankan kemampuannya dalam beragumentasi di tingkat internasional.

Menurut Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Komisi VII dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha, proses renegosiasi kontrak pertambangan harus bisa dituntaskan tanpa harus melalui panggung arbitrase internasional. Disini lah kemampuan seorang Dirjen Minerba akan diuji.

Oleh karena itu, Satya mendesak kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk bisa melaksanakan semua program kerja di sektor pertambangan yang menjadi kewajiban Dirjen Minerba yang masih belum dikerjakan secepat mungkin, termasuk renegosiasi.

Di lain kesempatan, Direktur eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengatakan, carut marut dalam industri pertambangan di Tanah Air terjadi akibat kuatnya tekanan asing dan kepentingan konglomerasi di sektor tersebut.

Info Kilas ESDM, 19 Desember 2012

Realisasi PNBP Tambang Tahun 2012 Tidak Tercapai  

Pemerintah menyatakan realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari sektor tambang pada tahun 2012 tidak emncapai target, dikarenakan pemberlakukan bea keluar dan rendahnya harga jual hasil tambang.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, PNBP tahun 2012 kira-kira Rp 27 hingga 28 triliun atau turun sekitar 10% lebih rendah dari target yang telah ditetapkan oleh pemerintah sebesar Rp 28 – 29 miliar per tahun.

Thamrin mengungkapkan, berkurangnya realisasi PNBP tambang pada tahun ini disebabkan oleh rendahnya harga mineral dan batu bara di pasaran. Dengan begitu memberikan dampak yang negatif terhadap setoran royalti dan iuran lainnya dari perusahaan tambang, ke negara juga mengalami penurunan dalam setoran.

Meski adanya penertiban izin usaha pertambangan (IUP) melaui pemberian clean and clear, maka tambahan royalti yang diperoleh tidak bisa menaikkan PNBP secara signifikan, tegasnya.

 

Renegosiasi Kontrak Tambang Pesimistis Tuntas 2013  

Upaya pemerintah pada saat ini untuk emlakukan renegosiasi kontrak pertambangan tampaknya tidak berjalan dengan lancar, karena baru empat usaha KK dan 15 berstatus PKP2B yang bersedia melakukan amendemen kontrak.

Menurut Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, seluruh proses renegosiasi KK dan PKP2B pada tahun depan sepertinya sulit untuk dilakukan.

Thamrin menegaskan, proses renegosiasi bisa lebih cepat selesai bila perusahaan tambang bisa diajak bekerja sama untuk menyetujui semua yang disyaratkan oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Di dalam proses renegosiasi, ada beberapa masalah yang mengganjal, misalnya masalah luas wilayah yang belum mencapai titik temu, termasuk masalah kewajiban membangun smelter. Padahal ketentuan UU hanya menyisakan maksimal 25.000 hektare, ungkap Thamrin.

Di dalam data Dirjen Minerba per 13 November 2013, perusahaan pemegang Kontrak Karya (KK) tercatat sebanyak 37 perusahaan. Beberapa perusahaan berstatus KK misalnya, PT Freeport Indonesia dan PT Newmont Nusa Tenggara. Sementara itu, perusahaan yang berstatus Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) sebanyak 74 perusahaan.

 

3 Perusahaan akan Bangun Smelter US$ 2 Miliar

Pemeirntah memperkirakan beberapa perusahaan multinasional sudah mengantre untuk masuk ke bisnis pengolahan pemurnian (smelter) bijih mineral.

Menurut Direktur Jenderal Basis Industri Manufaktur Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, para investor itu mayoritas ingin membangun smelter alumina. Biaya investasi yang akan diperlukan untuk membangun pabrik pengolahan sebesar US$ 2 miliar.

Panggah menjelaskan, salah satu investor asing yang ingin masuk ke bisnis ini adalah Dubai Aluminium Company Ltd (Dubal). Perusahaan asal Uni Emirat Arab ini siap menjalin kongsi dengan dua perusahaan lokal yakni PT Aneka Tambang dan PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

 

Timah masih Tunggu Penerbitan Amdal untuk Bangun Tin Chemical  

Rencananya PT Timah Tbk (Persero) akan membangun satu pabrik pengolahan mineral (smelter) di tanah jarang atau rare earth menjadi tin chemical di Kawasan Industri Tanjung Ular, Muntok, Kabupaten Bangka Barat, namun masih menunggu penerbitan analisi dampak lingkungan (Amdal) dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Menurut Corporate Secretary Timah, Agung Nugroho, izin amdal tersebut akan keluar pada Maret 2013. Akan tetapi rencana ini akan molor dari target sebelumnya, yakni bulan Juli 2012, dan diperkirakan pembangunan baru akan dimulai pada Maret 2013 mendatang.

Agung mengungkapkan, dengan adanya pabrik tin chemical, perseroan nantinya mampu mengolah mineral tanah jarang yang disebut-sebut memiliki nilai jual yang tinggi.

 

Info Kilas ESDM, 18 Desember 2012

Antam Teken Kontrak EPC Senilai US$ 145 Juta  

Guna pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) sebagai bagian dari proyek optimisasi pabrik feronikel di Pomalaa, akhirnya PT Aneka Tambang Tbk menekan kontrak engineering, procurement and construction yang nilainya sebesar US$ 145 juta.

Menurut Sekretaris Perusahaan Antam, Tedy Badrujaman, PLTU berbahan bakar batu bara dengan tipe circulating fluidised bed (CFB) yang berkapasitas 2x30 megawatt (MW) dibangun oleh kontraktor utama Sumitomo Corporation.

Tedy menegaskan, seteah PLTU tersbeut beroperasi, maka pihaknya berharap biaya energi feronikel akan menurun sekitar 15% hingga 20%.

 

Dirjen Minerba: Pengusahaan Hulu-Hilir Tambang Wajib Divestasi

Pemerintah melalui Kementerian ESDM menegaskan, agar pengusaha pertambangan asing untuk diwajibkan melakukan divestasi sebesar 51%, mulai dari hulu hingga hilir, termasuk dalam pembangunan pengolahan pemurnian (smelter).

Menurut Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Thamrin Sihite, kewajiban tersebut sesuai dengan PP No.24/2012 tentang Perubahan atas PP No.23/20120 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Thamrin menegaskan, pihaknya sudah mengomunikasikan hal ini dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), sehingga para investor tidak perlu resah. Misalnya, ada investor China yang mau membangun smelter tetapi mereka tidak terkana kewajiban divestasi.

 

Kembangkan Proyek Tambang Tujuh Bukit, Intrepid Habiskan Dana US$ 102,7 Juta  

Pada pengembangan proyek pertambangan Tujuh Bukit yang berada di Kabupaten banyuwangi, Jawa Timur, Intrepid Mines Limited telah menghabiskan investasi dengan total mencapai US$ 102,7 juta.

Menurut Executive General Manager Intrepid Mines Limited untuk wilayah Indonesia, Tony Wenas, pihaknya telah mengeluarkan dana sebesar US$ 102,7 juta untuk pengembangan tambang yang sudah melakukan eksplorasi pada tahun 2007.

Namun, tambah Tony Wenas, kegiatan eksplorasi belum menemukan cadangan yang menjanjikan. Baru pada tahun 2008, Intrepid berhasil menemukan cadangan emas, perak, dan tembaga yang signifikan.

Sebagaimana diketahui, Intrepid Mines Limited adalah perusahaan hasil merger dengan NuStar Mining Corporation pada tahun 2006 dan Emperor Mines pada 2008. perusahaan tersebut telah tercatat di bursa efek Australia dan Kanada sejak tahun 2006.

 

2013, Komoditas Sektor Tambang akan Lebih Baik  

Sepanjang tahun 2012 ini, harga komoditas pertambangan anjlok, sehingga membuat para pelaku usaha pertambangan bertahan demi usahanya. Akan tetapi menghadapi tahun 2013, para pelaku meyakini meyakini jika nasib pertambangan akan lebih baik.

Menurut Wakil Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia (Indonesia Mining Association/IMA), Tony Wenas, anjloknya harga komoditas pertambangan akan membuat suplai terhadap komoditas pertambangan berkurang.

Tony Wenas meyakini, pada kuartal I tahun 2013 nanti, harga batu bara sudah mulai kembali membaik karena besarnya permintaan dari negara-negara Asia Pasifik. Dengan naiknya kembali harga batu bara dan komoditas tambang lainnya, maka harus diimbangi dengan perbaikan aturan untuk lebih menjaga iklim investasi. Karena regulasi yang ada saat ini dianggap belum bisa menjamin adanya kepastian hukum dan usaha di sektor pertambangan.

 

Exploitasi Energi Raih Utang US$ 1,6 Miliar dari Perbankan  

Untuk mendanai pembangunan lima pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), PT Exploitasi Energi Indonesia Tbk (CNKO) berhasil meraih pinjaman dari beberapa bak asing dan lokal yang nilainya mencapai US$ 1,6 miliar.

Menurut Direktur Utama dan CEO Exploitasi Energi, Henry H Sitanggang, pihaknya belum mau menyebutkan nama perbankan yang telah memberikan pinjaman.

Rencananya, tambah Henry, perseroan akan membangun PLTU Pankalan Bun yang berkapasitas 100 megawatt (MW) pada tahun depan. Selain itu, pihaknya juga akan membangun PLTU di dua kota yang berada di Indonesia Timur berkapasitas masing-masing 2x7 MW. Saat ini, Exploitasi sedang membangun PLTU di Rengat dan Tembilahan dengan kapasitas masing-masing 2x7 MW.

Kelima PLTU tersebut ditargetkan akan beroperasi komersial pada semester pertama tahun 2014 mendatang. Nantinya listrik dari lima PLTU itu akan dijual ke PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Kedua pihak tersebut telah menekan kontrak dengan durasi sekitar 25 tahun, selain itu perseroan juga mengincar pendapatan sekitar Rp 1,5 triliun dari kelima PLTU tersebut, ungkapnya.

 

Bapepam LK harus Kenakan Sanksi kepada Bumi Resources

Center for Banking Crisis (CFBC) meminta kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) serta Bursa Efek Indonesia harus memberikan sanksi tegas kepada PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang dinilai banyak melakukan penyimpangan.

Menurut Direktur Center for Banking Crisis (CFBC), Achmad Deni, dengan kasus yang menjadi semakin besar seharusnya bisa dilihat ada yang tidak beres, dan seharusnya berani menjatuhkan sanksi kepada Bumi Resources.

Deni mengungkapkan, Bapepam sengaja menunda-nuda penyelesaian terhadap kasus ini agar Otoritas Jasa Keuangan yang nanti menyelesasikannya. Padahal, apabila pengawas tidak bisa segera menyelesaikan masalah itu, akan berdampak pada perkembangan pasar modal di dalam enegri yang semakin tertinggal oleh negara lain.

 

PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan membangun PLTU batu bara di Pomalaa

Jakarta, APBI-ICMA : Bersumber  dari   inilah.com  diberitakan  bahwa  PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) akan membangun PLTU batu bara di Pomalaa yang berkapasitas 2 X 30 MW dengan nilai US$145 juta.

Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Senin (17/12/2012). Untuk mendukung proyek di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara terebut, perseroan telah menandatangani kontrak EPC (engineering, procurement and construction) dengan Sumitomo Corporation.

PLTU batu bara ini memiliki tipe circulating fluidised bed (CFB). Setelah PLTU batu bara ini beroperasi, biaya energi feronikel Antam diharapkan dapat turun sekitar 15-20%.

PLTU batu bara Pomalaa diharapkan dapat memenuhi kebutuhan listrik fasilitas pendukung pabrik FeNi I, II dan III. Perseroan saat ini tengah melakukan modernisasi dan optimasi pabrik FeNi I di Pomalaa yang sudah beroperasi sejak 1976.

Pembangunan PLTU batubara Pomalaa akan memerlukan waktu 25 bulan untuk Unit-1 dan 28 bulan untuk Unit-2. PLTU batubara Pomalaa membutuhkan sekitar 300.000 ton batubara kalori rendah setiap tahun dengan nilai kalori 4.200 kcal/kg (GAR).

 

Sumber :

http://pasarmodal.inilah.com/read/detail/1938679/antam-bangun-pltu-batu-bara-senilai-us145-juta